Dualisme Kepengurusan Menjadi Sumber Kisruh di Metromini

bus-metro-mini-jakarta

YangViral.id – Pada Desember 2015, Gubernur Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, menyindir Metromini yang selalu tidak siap saat diajak bergabung dengan PT. Transjakarta. Alasannya adalah dualisme kepengurusan di badan pengelolaan angkutan bus berwarna merah biru tersebut.

Jika menurut riwayat konflik internal Metromini, praktik operasional perusahaan yang tak selaras dengan bentuk badan hukumnya merupakan alasan dualisme yang menjadi berkepanjangan.

Azas Tigor Nainggolan, putra dari salah satu pendiri PT Metro Mini Mal Siantar Nainggolan, mengatakan pembentukan perseroan terbatas memang pada awalnya hanya sebagai siasat belaka. Hal itu diperlukan guna menaungi pengusaha bus Robur yang usia kendaraannya mulai uzur.

“Makanya seperti koperasi, STNK atas nama masing-masing, aset atas nama masing-masing. Casing-nya PT, tapi kontennya tetap koperasi,” ujar Tigor.

bus-metro-mini

Awal Dualisme Metromini

Awal kesalahan tersebut terjadi saat rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Metromini pada tahun 1993.

Direktur Utama PT Metromini Nofrialdi menuturkan kisah dualisme dipicu rapat umum pemegang saham (RUPS) yang saat itu menghasilkan 12 orang pengurus baru. Keputusan ini ternyata tak diterima sebagian pemegang saham. 

Dua tahun berselang, RUPS kembali digelar dan menetapkan kepengurusan baru. Sebagian pemegang saham menolak hasil RUPS 1995. Mulai dari sini, muncul dua kubu di manajemen Metromini, kubu angkatan 1993 dan kubu angkatan 1995.

PT Metromini berdiri sejak 1976 di era Gubernur Ali Sadikin. Badan hukum perusahaan terbuka dipilih untuk menaungi bus merah yang saat itu beroperasi tanpa manajemen.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan Metromini justru lebih menyerupai badan usaha koperasi. Alat produksi, dalam hal ini adalah bus Metromini, tidak dimiliki oleh perusahaan melainkan oleh pengusaha perorangan. 

Pengusaha memiliki kadar saham beragam di dalam perusahaan sesuai unit bus yang mereka miliki. Mereka punya RUPS, tapi tidak ada deviden.

Keadaan berubah ketika upaya kubu 1995 kembali menggelar RUPS pada 2008. Putusan MA Nomor 2779 K/Pdt/2011 memerintahkan PT Metromini mengadakan RUPS.

Namun pada akhirnya Nofrialdi memenangi konflik kepengurusan PT Metromini setelah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0107372.AH.01.10.Tahun.2015.

Dualisme Menjadi Penghambat

Nofrialdi sadar dualisme di tubuh PT Metromini selama ini menghambat banyak hal, mulai dari anggota yang terabaikan hingga peremajaan kendaraan yang pernah dimulai. Salah satu dampaknya adalah rentetan kecelakaan yang terjadi pada 2015 silam.

Ini sebabnya Nofrialdi berencana mengubah badan hukum perusahaan. Meski paham prosesnya akan sulit, ia mengaku sudah punya bayangan untuk perubahan tersebut.

“Barangkali kita buat lagi koperasi karyawan Metromini. Nanti pelan-pelan kita alihkan aset ini kepada koperasi itu, PT-nya dilebur atau dipailitkan,” ucapnya.

Perselisihan memasuki babak baru di meja hijau. Kubu 1993 menggugat pengurus Metromini hasil RUPS 1995 di Pengadilan Jakarta Timur. Mereka memenangi gugatan itu hingga level Mahkamah Agung (MA).

Kubu 1995 tidak mau kalah. Mereka bergerilya dengan menggelar RUPS pada 2000. Namun mereka lagi-lagi kalah setelah putusan MA Nomor 2420 K/Pdt/2002 RUPS pada 2000 tidak sesuai prosedur.

Perubahan Akan Terjadi

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mendukung rencana Nofrialdi itu. Namun Shafruhan melihat kinerja PT Metromini saat ini masih belum terlihat meski dualisme kepengurusan sudah berakhir sejak dua tahun lalu.

Ia berpendapat perubahan bentuk perusahaan harus segera dilaksanakan oleh Nofrialdi bila mereka tetap ingin eksis di lingkungan transportasi ibu kota.

“Karena inilah repotnya Metromini itu berbentuk PT tapi gayanya kaya koperasi. Baru ada itu di dunia,” sindirnya.

Sumber: CNN Indonesia

Follow dan Like sosmed kita dong

Tinggalkan Balasan