Soal Ahok Jadi Pemimpin Ibu Kota Baru, PDIP: Pasti Presiden Punya Catatan

JAKARTA,- PDIP menyebut hal yang wajar jika Presiden Joko Widodo memilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi kandidat Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN).

“Karena kita ini bergerak pada negara hukum ya bicara kan, pertama, harus aspek legalitas formalnya lengkap toh. Kedua, kita bicara tentang kompetensi orang. Kalau kita mau tugaskan seseorang untuk mengerjakan sesuatu kan harus dilihat dari sisi kompetensi, kemudian kapasitas, kapabilitasnya. Itu kan harus dihitung,” kata Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun kepada wartawan, Kamis (5/3).

Menurutnya, Jokowi menunjuk orang menjadi Kepala Badan Otoritas IKN berdasarkan argumentasi dasar. Komarudin menyebut bahwa adalah hak prerogatif presiden jika menunjuk Ahok.

“Nah kalau dia menentukan Ahok atau bukan Ahok, siapa saja Presiden tentukan kan pasti berdasarkan pada argumentasi dasar itu (berdasarkan aturan dan kompetensi). Apalagi, karena Ahok, mereka berdua sama-sama memimpin Jakarta, pasti Presiden punya catatan kan,” ujarnya.

“Jadi kalau kemudian Presiden menunjuk Ahok, ya, itu wajar saja, dan itu hak prerogatif presiden mau menentukan siapa. Selama ditentukan tidak melanggar aturan, apa salahnya kalau Ahok dia tunjuk? Tidak ada yang salah di situ,” lanjutnya.

Menanggapi soal Mujahid 212 yang menolak Ahok menjadi Kepala Badan Otoritas IKN, Komarudin menganggap adalah hal yang wajar.

“Tapi bahwa ada pro-kontra, ya, biasalah. Dalam demokrasi orang kan boleh berpendapat toh. Tapi berpendapat dalam demokrasi yang semakin dewasa dan substansi itu harus berdebat pada perdebatan yang rasional dan produktiflah. Tapi saya kira bangsa ini semakin dewasa dalam perdebatan ke depan. Jadi berdebat pada tataran obyektivitas dan substantif,” tutur Komarudin.

Follow dan Like sosmed kita dong

Tinggalkan Balasan